Homo Homini Lupus Dan Socius

Homo homini lupus adalah ungkapan Latin yang berarti “manusia adalah serigala bagi manusia sesama.” Pertama dibuktikan dalam Plautus ‘Asinaria (495, “homo homini lupus est”), kalimat itu ditarik oleh Thomas Hobbes dalam dedikasi karyanya De cive (1651): “Untuk berbicara tidak memihak, baik perkataan yang sangat benar; Manusia Itu untuk Manusia adalah jenis Allah, dan yang man adalah Wolfe Waran Yang pertama adalah benar, jika kita membandingkan Warga antara mereka,dan kedua jika kita membandingkan Kota “. Hobbes pengamatan di gema mengubah garis dari Plautus mengklaim bahwa laki-laki secara inheren egois. Ungkapan kadang-kadang diterjemahkan sebagai “manusia adalah serigala manusia”, yang dapat ditafsirkan bahwa manusia memangsa manusia lainnya. Hal ini banyak dirujuk ketika membahas kengerian yang manusia mampu lakukan dalam kehidupannya kepada sesama. Dan sebagai oposisi, Seneca menulis bahwa “manusia adalah sesuatu yang sakral bagi manusia” dalam sebuah kutipan Terkemuka.

MACAM-MACAM PENGGUNAAN HOMO HOMINI LUPUS

* Erasmus membahas penggunaan Plautus ‘dari frasa dalam Adagia pertama kali diterbitkan pada 1500.
* Pada bab 13, Opposite DPR dari Caryatids Dokter Zhivago (1957) oleh Boris Pasternak, pernyataan narator, dari adegan dan kejadian disaksikan oleh Zhivago selama melarikan diri dengan berjalan kaki dari partisan akhir pasca-revolusioner perang sipil Rusia: “Hari-hari membenarkan kuno yang mengatakan ‘manusia adalah serigala bagi manusia’.” (Terjemahan bahasa Inggris oleh Manya Harari dan Max Hayward © William Collins & Co, 1958) – revisi dalam edisi kemudian: “Pada hari-hari itu benar, jika pernah, bahwa ‘manusia adalah serigala untuk manusia.”
* Pada tahun 1927, ketika hukuman mati diucapkan pada anarkis Bartolomeo Vanzetti dan Nicola Sacco, setelah mereka dinyatakan bersalah atas pembunuhan, putusan secara luas dikecam sebagai tidak benar, Vanzetti mengatakan bahwa nama temannya Nicolo Sacco akan hidup saat ini adalah dipandang sebagai “yang dikutuk masa lalu di mana manusia serigala untuk orang itu.”
* Pendiri asumsi pada tahun 1929 Sigmund Freud Peradaban dan Its Discontents
* Judul album 1999 oleh band La Italia Locanda delle Fate.
* Judul sebuah film pendek yang disutradarai oleh Matteo Italia Rovere pada tahun 2006.
* Digunakan dalam sebuah lagu (Ketimpangan Street) oleh Skyclad band.
* Karakter Coldman di Metal Gear Solid: Perdamaian Walker memiliki tato di bagian belakang kepalanya dengan frase ini bersama dengan makhluk serigala seperti dengan simbol perdamaian di kaki kanannya.
* Digunakan ironisnya di Voltaire’s Candide untuk berdebat terhadap filsafat optimisme.
* Judul Inggris Manusia memoar Apakah srigala Untuk Man [2] oleh Janusz Bardach merupakan terjemahan dari Homo homini lupus. Sebuah film yang tidak berhubungan [3] dengan nama yang sama, yang diciptakan oleh saudara Santana, adalah pasca-produksi pada Agustus 2010.

 

HOMO HOMINI LUPUS DALAM BERNEGARA

Kaitan Homo homini lupus dengan negara juga memiliki hubungan yang erat. Banyak sekali hal yg berkaitan,contohnya hal politik yang sangat jelas menerapkan prinsip ini dalam menjalankannya. Memang dalam kenyataan sering sekali terjadi seperti itu,padahal aparatur yang menjalankan sebuah negara menjaga kepentingan rakyatnya. Berikut adalah teori yang di sampaikan salah satu tokoh dalam dunia sosial yaitu Thomas Hobbes tentang sebuah negara.

Negara menurut teori Thomas Hobbes dibutuhkan untuk mencegah kesewenang-wenangan pihak yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan terhadap rakyat yang lemah. Hobbes menilai bahwa negara dibutuhkan perannya yang besar agar mampu mencegah adanya “homo homini lupus” atau “manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya”. Hobbes memunculkan teori ini karena di masanya  melihat adanya kesewenang-wenangan terhadap golongan yang lemah, sehingga perlu adanya peran negara untuk mencegah ini.

CONTOH KESEWENANG-WENANGAN DARI HOMO HOMINI LUPUS
Apa yang telah dikemukakan oleh Thomas Hobbes masih sangat relevan dengan kondisi Aceh saat ini. Masa konflik atau saat diberlakukannya Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh, merupakan masa yang paling suram terhadap supremasi hukum di Indonesia. Masa ini merupakan masa terjadinya pelanggaran HAM baik itu pelanggaran Hak-hak sipil dan Politik (Sipol) maupun pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob). Penghilangan nyawa secara paksa, pembunuhan diluar prosedur hukum, dan penyiksaan adalah telah dilanggarnya Hak-hak Sipil dan Politik.

Namun di balik itu, ternyata situasi konflik telah dimanfaatkan oleh golongan yang berwatak kapitalis untuk melangsungkan kepentingan ekonominya. berbagai macam dalih dan alasan yang digunakan untuk meloloskan kepentingannya. Dengan dalih Developmentalisme, situasi konflik makin memuluskan kepentingan mereka untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya.
Dengan memanfaatkan birokrasi dan kekuatan bekingan, golongan kapitalis yang berwujud dalam simbol perusahaan, telah menjadikan Aceh sebagai lahan eksploitasi yang sangat strategis. Tidak peduli prosedur hukum dan kemanusiaan, yang terpenting hasrat untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya harus bisa diwujudkan. Itulah kekejaman, keburukan dan kejelekan dari kapitalisme yang saat ini bermetamorfosis dengan berbagai bentuk yang lainnya. Penyerobotan tanah dan upaya pengambilan tanah secara paksa dari masyarakat ternyata persoalan yang sudah lumrah terjadi di masa konflik. Masyarakat yang sadar untuk membela hak-haknya, namun apa daya, masyarakat terpaksa harus diam dan pasrah menerima realitas yang terjadi. Lantas di manakah para pejuang demokrasi dan pegiat HAM saat itu? Jawabannya kembali dengan sebuah pertanyaan, siapa yang sanggup menghadapi kekuatan bedil dan kekuatan birokrasi yang terstruktur? jawabannya adalah ajal akan menjemput bagi siapa saja yang berani untuk menghadang. Alhalis, kapitalis semakin tidak ada hambatan lagi untuk untuk melakukan eksploitasi ekonominya di Aceh. Kekuatan-kekuatan pemrotes, kekuatan-kekuatan penghambat lainnya mampu dibungkam dengan aliran dana untuk membela dan melanggengkan kepentingan mereka. Adanya Akademisi, adanya aktivis HAM dan tokoh-tokoh yang memiliki idealisme juga tidak bisa berbuat banyak terhadap realitas yang terjadi. Ibarat tikus dalam mulut ular, meronta-ronta namun tetap juga tidak berhasil melepaskan diri. Pelanggaran HAM terus berlangsung selama 10 tahun di Aceh.

Tatkala rezim yang paling ditakuti hancur, sesaat itulah riak-riak perlawanan dikumandangkan. Saat itulah mulai muncul keberanian rakyat untuk menyuarakan berbagai kebobrokan, kebohongan dan kekejaman rezim yang berkuasa. Rakyat kemudian menghendaki adanya perubahan yang signifikan.Rezim otoritarian telah berganti, namun kita tidaklah harus hidup dalam euforia yang berkepanjangan. Masih banyak pekerjaan, masih banyak hal yang harus dirubah. Perubahan tidak akan datang dengan hanya berharap turun dari langit, perubahan perlu kita lakukan. Saat ini Aceh telah damai, tentunya banyak yang selalu mengatakan Aceh telah damai, jadi lupakan semua kejadian di masa konflik karena bila diingat akan berpotensi kembali terjadinya konflik. Rasa-rasanya ada benar juga apa yang dikatakan oleh mereka itu. Namun, perlu kita kritisi kembali sebenarnya bagaimana konsep melanggengkan perdamaian itu? Teringat pada sebuah buku yang pernah saya baca dengan Judul “Pantat Bangsaku”, dalam buku itu tersirat bahwa bangsa Indonesia dengan mudahnya melupakan sejarah kekejaman masa lalu dan sejarah bobroknya pemerintahan. Semenjak membaca buku itu saya kembali teringat haruskah saya melupakan kekejaman yang terjadi di masa lalu?

Komisi Kebenaran dan rekonsiliasi (KKR) yang bertugas untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi serta Pengadilan HAM yang bertugas untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran HAM di Aceh, akan dibentuk secara khusus sesuai dengan amanah UU No.11 Tahun 2006. Namun bagaimana nasib UU KKR setelah dijudicial review oleh Mahkamah Konstitusi? semuanya belum ada kepastian hukum terhadap dua lembaga tersebut yang akan dibentuk di Aceh. Badan Reintegrasi Aceh (BRA) yang mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan persoalan integrasi, dalam prakteknya juga menuai berbagai masalah.

Pekerjaan-pekerjaan di atas merupakan tanggung jawab negara untuk menyelesaikan melalui aparaturnya. Baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah Aceh sama-sama memiliki tanggung jawab terhadap penyelesai persoalan hukum dan HAM di Aceh. Damai itu indah bila penjahat HAM diadili, damai itu indah bila persoalan-persoalan pelanggaran hukum dan pemenuhan HAM terhadap rakyat sebagai warisan dari zaman konflik bisa diselesaikan. Jika tidak, kembali kita mengacu pada pendapatnya Thomas Hobbes Homo homini lupus artinya manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya.

Sebagai kesimpulan dari tulisan ini, apakah negara bisa mencegah manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya? atau justru negara yang menjadi serigala bagi rakyatnya yang lemah. Justru hanya akan menghancurkan kehidupan sosial,agama,dan budaya atau benar-benar mengubah tatanan masyarakat yang aman dan sejahtera serta harmonis.

Maraknya kekerasan serta meningkatnya angka kriminalitas di Aceh selama ini patut menjadi perhatian bagi kita. Hampir setiap hari ada saja berita-berita kriminalitas yang memilukan bahkan menjadi tragis manakala kita membandingkan akar persoalan penyebab kriminalitas tersebut. Hanya karena persoalan yang sepele, berbuntut pada penganiayaan secara fisik bahkan sampai pada penghilangan nyawa. Hampir setiap hari ketika kita membaca harian Metro Aceh, selalu dipenuhi dengan berita-berita kriminalitas. Jika di masa konflik kita hanya sering mendengar berita penembakan yang berujung pada kematian, yang dilakukan oleh pihak yang berkonflik namun di masa damai ini, justru para pelakunya adalah masyarakat sipil. Hampir setiap hari kita disuguhi dengan berita tentang pencurian, perampokan, pembunuhan, peredaran narkoba, pemerkosaan, mesum, pelecehan seksual dsb. Jika di masa konflik yang melakukan hanya militer namun di masa damai ini, pelakunya justru warga masyarakat sipil sendiri. Ironisnya, Syariát Islam yang seyogyanya dapat menurunkan angka perzinahan (mesum) justru di masa diterapkan Syariát Islam belum dapat menurunkan angka perzinahan tersebut. Padahal bila kita cermati, hukuman cambuk seharusnya dapat memberikan efek jera bagi si pelaku, namun hingga saat ini belum mampu untuk menurunkan angka persoalan tersebut.

Maraknya angka kriminalitas di Aceh selama ini menjadi tanda tanya besar bagi kita. Aceh dikenal oleh luar dengan masyarakatnya yang Islami dan adanya penerapan Syariát Islam. Namun menjadi miris manakala banyak sekali pemberitaan tentang tentang kriminalitas di Aceh. Bukankah Islam sangat melarang perbuatan-perbuatan seperti khalwat, perampokan, pencurian, pemerkosaan dan angka kriminalitas lainnya?

MASALAH PENEGAKA HUKUM


Bila dicermati, ada beberapa hal yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum pertama kesadaran/pengetahuan hukum yang lemah. Kesadaran/pengetahuan hukum yang lemah, dapat berefek pada pengambilan jalan pintas dalam menyelesaikan persoalan masing-masing. masyarakat yang tidak mengerti akan hukum, berpotensi besar dalam melakukan pelanggaran terhadap hukum. dalam hukum, dikenal dengan adanya fiksi hukum artinya semua dianggap mengerti akan hukum. Seseorang tidak dapat melepaskan diri dari kesalahan akan perbuatannya dengan alasan bahwa ia tidak mengerti hukum atau suatu peraturan perundang-undangan. Jadi dalam hal ini sudah sewajarnya bagi setiap individu untuk mengetahui hukum. Sedangkan bagi aparatur hukum atau elemen lain yang concern pada supremasi hukum sudah seharusnya memberikan kesadaran hukum bagi setiap individu.

Kedua adalah ketaatan terhadap hukum. Dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang budaya egoisme dari individu muncul. Ada saja orang yang melanggar hukum dengan bangga ia menceritakan perbuatannya kepada orang lain. Misalnya pelanggaran terhadap lalu lintas. Oleh pelakunya menganggap itu hal-hal yang biasa-biasa saja, bahkan dengan bersikap bangga diri ia menceritakan kembali kepada orang lain perbuatan yang telah dilakukannya. Hal semacam ini telah mereduksi nilai-nilai kebenaran, sehingga menjadi suatu kebudayaan yang sebenarnya salah.

Ketiga adalah perilaku aparatur hukum. Perilaku aparatur hukum baik dengan sengaja ataupun tidak juga telah mempengaruhi dalam penegakan hukum. Misalnya aparat kepolisian yang dalam menagani suatu kasus dugaan tindak pidana, tidak jarang dalam kenyataannya juga langsung memvonis seseorang telah bersalah. Hal ini dapat dilihat dengan perilaku aparat yang dengan “ringan tangan” terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana. Perilaku-perilaku semacam ini justru bukan mendidik seseorang untuk menghormati akan hukum. Ia menghormati hukum hanya karena takut akan polisi.

Keempat adalah faktor aparatur hukum. Seseorang yang melakukan tindak pidana, namun ia selalu bisa lolos dari jeratan pemidanaan, akan berpotensi bagi orang yang lain untuk melakukan hal yang sama. Korupsi yang banyak dilakukan namun banyak pelaku yang lepas dari jeratan hukum berpotensi untuk oleh orang lain melakukan hal yang sama. Adanya mafia peradilan, telah mempengaruhi semakin bobroknya penegakan hukum di negeri kita. Aparatur hukum yang sedianya diandalkan untuk menjunjung tinggi supremasi hukum, justru melakukan pelanggaran hukum. Sebagai akibatnya masyarakat pesimis terhadap penegakan hukum.

HOMO HOMINI SOCIUS

Homo homini socius (Manusia adalah rekan atau teman bagi sesamanya di dunia sosialitas ini ) merupakan sebuah istilah yang di utarakan pada awalnya oleh seorang filsuf berlatar belakang ekonomi, Adam Smith. Inti dari pikiran ini adalah bahwa manusia akan butuh orang lain dalam hidupnya untuk berinteraksi. Dalam sebuah teori yang sangat sederhana, teori ini dapat dengan sederhana dibuktikan dengan kebutuhan manusia akan akurasi dan dipandang baik oleh orang lain (aronson, 2004). Dalam konteks ingin dipandang baik oleh orang lain, akan menjadi sorotan dalam homo homini socius dan kemudian, kebutuhan ini akan dijelaskan lebih lanjut dengan konsep self esteem atau yang diterjemahkan menjadi harga diri.

Kebutuhan akan harga diri pertama kali dijelaskan dalam hierarchy of needs, oleh Abraham Maslow (Schultz, D. 1976). Maslow membagi atas 2 bagian untuk kebutuhan akan harga diri ini, yaitu kebutuhan yang tergolong rendah dan tergolong tinggi. Yang tergolong rendah mencakup kebutuhan dihormati oleh orang lain, kebutuhan akan status, popularitas, kemenangan, dikenal, diperhatikan, reputasi, apresiasi, martabat, dan bahkan dominansi. sementara yang tergolong tinggi mencakup kebutuhan akan penghormatan terhadap diri sendiri oleh diri sendiri (self respect) seperti perasaan yakin, kepemilikan akan kompetensi, perolehan hasil, penguasaan akan suatu hal, kemandirian, dan kebebasan. Bentuk-bentuk ke dua disebut sebagai kebutuhan yang dikategorikan tinggi oleh Maslow karena ketika sudah memiliki self respect tersebut, maka seorang individu akan sulit terlepaskan itu semua.

Semua penjelasan-penjelasan tersebutlah, yang kemudian akan membuat seseorang membutuhkan orang lain, sebab untuk memperoleh harga diri tadi, maka manusia butuh orang lain untuk memberikannya. Hal ini bahkan dijelaskan oleh Erik Erikson, seorang psikolog psikodinamika, dalam teori fase-fase perkembangan manusia, psikososial, bahwa kebutuhan akan harga diri sudah dimunculkan sejak manusia masih bayi (santrock, J.W, 2006).

KEBEBASAN INDIVIDUAL

Namun terdapat suatu paradoks tersendiri dalam kebutuhan akan harga diri tersebut, yaitu ketika seorang membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya ini, terdapat juga issue yang dikemukakan oleh Maslow bahwa manusia butuh mandiri dan bebas. Jika kita masih membutuhkan orang lain dalam membentuk harga diri kita, maka dimana letak kebebasan individual dalam bertingkah laku ?(Luijpen, W.A, 1969).

Seorang Psikolog Psikodinamika, Erich Fromm, dalam teorinya yang berjudul “Escape from freedom“, mencoba menjelaskan paradoks ini. Fromm menggunakan pendekatan dari dua sisi, yaitu bahwa manusia terbatas dalam hal biologis (menurut pandangan Freud) dan dalam hal aspek sosial (menurut pandangan Marx). Kedua pendekatan ini yang kemudian menjadi dasar, mengapa manusia bagaimanapun mencoba untuk lepas dari keterikatannya, tidak akan pernah bisa lepas secara mutlak, atau menurut Jean Paul sartre (filsuf dari Eropa) bahwa manusia itu ada sebagai faktisitas (terbatas dalam memilih) juga, selain sebagai eksistensialis (bebas dalam memilih).

Ada tiga saja, cara melepas diri dari keterikatan yang dilakukan manusia, yang dikemukakan oleh Fromm, yaitu authoritarianism (melepas diri dari kekuasaan orang lain dengan menjadi kekuasaan itu sendiri, atau menghindari dari kekuasaan yang dapat mengganggu dia), Destructiveness(membuat diri menjadi tidak ada sehingga tidak ada hal dapat diikat, atau menghancurkan pengikat diri), dan automaton conformity (menjadi sama dengan orang lain di bawah pengikat dirinya, sehingga tidak ada konfrontasi antara pengikat dengan diri sendiri).

SARAN

Bagaimanapun manusia ingin mencoba hidup sendiri, dan tidak memikirkan orang lain, manusia akan tetap berada dalam kondisi dimana dia akan terikat dengan orang lain. Homo homini socius merupakan sebuah konsep yang telah terbukti dengan adaptasi teori psikologis yang menjelaskan bahwa bagaimanapun, manusia akan terikat dengan lingkungannya dan khususnya lingkungan sosialnya. Sehingga, bahkan manusia yang hanya sendiri hidup di hutan pun akan membutuhkan orang lain untuk membentuk harga dirinya, dan ini tidak dapat diperoleh dari hewan maupun tumbuhan. Sehingga yang saya coba utarakan dalam penulisan kali ini adalah bahwa manusia akan selalu membutuhkan orang lain, dan tidak akan pernah bisa untuk hidup sendiri, meski telah hidup sendiri, dan dapat hidup sendiri. Keterikatannya dengan orang lain dalam bumi telah menjadi satu hal yang mutlak, secara biologis mungkin orang yang merasa dapat hidup sendirian saja dapat terbebas dari keterikatannya dengan orang lain dan merasa tetap bisa hidup, namun di sisi aspek psikologis, orang tersebut telah mati, dan tetap membutuhkan orang lain untuk membentuk harga dirinya agar aspek psikologisnya tetap hidup.

TENTANG KEDUA PENGERTIAN

Etika kerakusan, cinta diri menjadi pola kehidupan, dan penghormatan kepada kebenaran lebih didasarkan pada uang dan kekuasaan yg dimiliki, akan muncul situasi di mana orang lain bukan lagi dianggap saudara, melainkan dianggap sebagai musuh. Keadaan ini akan melahirkan apa yang disebut homo homini lupus (manusia merupakan serigala bagi sesamanya). (Kompas, 14/11/2003)

Pernyataan Kardinal Julius Darmaatmadja SJ, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) itu patut dicermati dengan penuh keprihatinan dan kewaspadaan. Penuh keprihatinan sebab pernyataan itu dalam kenyataannya merupakan tangkapan jernih seorang tokoh agama atas realitas perpolitikan Tanah Air yang cenderung mulai diatur dan didasarkan oleh “uang” dan “kekuasaan“. Meski reformasi telah berjalan lima tahun, para elite negeri selalu saja hanya “mengumbar janji” berkomitmen akan segera menciptakan sebuah sistem politik dan pemerintahan yang demokratis, beradab, berkeadilan sosial, dan selalu menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Namun, politik uang, penggunaan kekerasan, korupsi, kolusi dan nepotisme tetap berlangsung. Lihat, “keterlibatan” elite politik dalam “permainan uang” di sejumlah pemilihan gubernur, bupati, maupun wali kota. Bahkan, sistem pemerintahan dan birokrasi kita sejak reformasi tahun 1998 hingga kini masih mempertahankan watak korup. Sejalan dengan itu, elite partai tidak bosan-bosan mempertukarkan “mandat” konstituennya dengan setumpuk “uang” dan “jabatan”.

Fenomena ini diakui Presiden Megawati Soekarnoputri di Istana Negara di depan peserta kursus reguler ke-36 dan kursus singkat ke-11 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), “…politik uang, yang pasti akan disusul korupsi, kolusi dan nepotisme, merupakan salah satu faktor yang menjerumuskan bangsa kita ke dalam krisis ekonomi yang bukan main sukarnya untuk diatasi dewasa ini.” (Kompas, 14/11/2002) Situasi ini sungguh memprihatinkan sebab politik uang dan penggunaan kekerasan tidak lagi disadari sebagai abnormalitas, tetapi dihayati sebagai hal yang “lumrah” terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Penuh kewaspadaan, sebab jika tidak segera diantisipasi bersama oleh seluruh komponen bangsa, situasi ini-menurut Kardinal Darmaatmadja-akan mengarah pada munculnya paham homo homini lupus. Akibatnya, kehidupan politik nasional akan lebih banyak diwarnai tampilnya para politisi yang setiap langkahnya selalu diorientasikan pada gerakan “politik mencari makan” bukan untuk mewujudkan “kebaikan bersama” (public good). Dampaknya, Pemilu 2004 nanti pasti akan banyak dipenuhi permainan politik “kotor” yang menghalalkan segala cara untuk meraih tujuan (kekuasaan).

Pemilu pada hakikatnya merupakan media terbaik bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Karena itu, seluruh mekanisme, proses dan hasil pemilu harus diselamatkan dari segala praktik politik “jual-beli” yang bisa mencederai kedaulatan rakyat. Pernyataan Kardinal Darmaatmadja itu harus dilihat sebagai salah satu usaha preventif (salvation) agar “kontrak politik” antara rakyat dan para calon pemimpin nasional dalam pemilu nanti bisa berlangsung fairness, sukses, dan benar-benar mampu memenuhi harapan seluruh rakyat Indonesia. MENURUT Nicolaus Driyarkara, tokoh pendidikan filsafat di Indonesia, eksistensi manusia dalam hubungannya dengan sesama adalah homo homini socius, manusia adalah kawan atau rekan bagi sesamanya. Karena itu, keinginan dan usaha untuk menghabisi sesama dalam persaingan berdarah, bahkan usaha meniadakan sesama dengan menghilangkannya lewat iklim hidup sosial yang kejam-keji, yaitu homo homini lupus, di mana manusia saling iri, dengki, mencakar, dan membunuh, harus ditolak. (Mudji Sutrisno: 2000) Konsekuensi logis tesis manusia adalah karib bagi sesamanya, dalam konteks kehidupan politik, adalah ditolaknya perilaku “rakus” mirip “serigala” dari para politisi yang tidak segan menggunakan kekerasan dan menumpahkan darah rakyat tidak berdosa demi kekuasaan politik.

Para politisi dituntut lebih mampu menguasai diri dari naluri destruktif melalui proses humanisasi (pemanusiaan) apaapa yang membuatnya ganas, brutal, dan mau berkuasa liar. Nalar “serigala” harus diganti dengan nalar “manusiawi”. Dalam situasi budaya politik masa kini yang serba pragmatis-materialistis, para politisi harus mampu menampilkan eksistensinya sebagai manusia (subyek) yang sadar diri, bermartabat, dan tidak bisa digilas godaan politik uang dan kekuasaan. Nalar “manusiawi” dalam pola berpolitik, berpartai, dan bernegara mengejawantah pada terbentuknya komitmen (konsensus) bersama dari seluruh stakeholder politik dan kekuasaan untuk meletakkan esensi politik sebagai usaha mewujudkan “kebaikan bersama”.

Sebagaimana dikemukakan Aristoteles, politik merupakan asosiasi warga negara yang berfungsi membicarakan dan menyelenggarakan hal ihwal yang menyangkut kebaikan bersama seluruh masyarakat. Kebaikan bersama (kepentingan publik) itu, menurut Aristoteles, memiliki nilai moral yang jauh lebih tinggi daripada kepentingan individual maupun kelompok. (Ramlan Surbakti, 1992). Dengan begitu, seluruh bentuk aktivitas politik sebagai derivasi homo homini socius masuk dalam lokus kebudayaan. Kebudayaan di sini diartikan keseluruhan proses pemekaran bakat, energi, dan kemampuan kreatif manusia yang membuatnya sejahtera dalam hubungan vertikal (transendental) maupun horizontal (kemanusiaan). Ruang kebudayaan inilah yang akan memberi guidance politisi menghapus kosakata “musuh politik” diganti “kompetitor politik”, “cinta diri” digantikan dengan “cinta sesama”, sebutan “wong liyan” dengan “saudara”, konsepsi “takhta untuk uang” diganti “takhta untuk rakyat” dan sebagainya. Jalan menuju ke arah itu, menurut Driyarkara, hanya bisa ditempuh melalui dua cara, hominisasi dan humanisasi. Hominisasi dimaknai sebagai sebuah proses panjang dari kandungan, kelahiran, sampai kematian yang berlangsung sebagai proses perkembangan fisik biologis kian mematangkan diri untuk menjadi manusia. Adapun, humanisasi sebagai tindak lanjut proses hominisasi terkait lekat pembudayaan diri dan lingkungan pematangan diri secara fisiologis dan kultural dalam memberi arti dan merajut makna secara simultan. (Mudji Sutrisno, 2000).

CITA-cita humanisasi politik, secara kultural maupun struktural berpijak pasti dan tegas pada visi kemanusiaan manusia sebagai rekan bagi sesamanya. Untuk itu, para politisi harus bersedia melakukan revolusi radikal dalam cara berpikir politiknya. Tidak ada pilihan lain kecuali meneladani pikiran-pikiran Driyarkara sebagai bahan pertimbangan utama setiap aktivitas politiknya. Karena itu, kekhawatiran Kardinal Darmaatmadja SJ atas menguatnya paham homo homini lupus dalam pentas politik nasional hanya akan bisa di hapus melalui kesediaan seluruh pemimpin dan rakyat Indonesia untuk mewujudkan obsesi Driyarkara, visi manusia sebagai sahabat bagi sesamanya (homo homini socius) dalam kehidupan perpolitikan Tanah Air. Ini merupakan lawan dari penindasan manusia atas sesamanya; merupakan antitesis pandangan perlakuan sesama sebagai saingan, bahkan musuh yang harus dibunuh atau disingkirkan bila kepentingan bertabrakan. (Ibid)

Namun, problem mendasarnya adalah bagaimanakah caranya agar politisi kita bersedia meninggalkan paham homo homini lupus? Bersediakah mereka melakukan proses humanisasi atau pembudayaan untuk kian merajut lingkungan politik di mana manusia bersesama mencapai kemanusiaan penuh dan harkat utuh? Pertanyaan ini layak diajukan sebab setelah perdebatan filosofis antara Soepomo dan M Hatta tentang bentuk (model) negara berakhir, sejak itu pula bangsa Indonesia hanya disuguhi “debat kusir” politisi yang hanya berorientasi kursi, uang, dan takhta.

Tetapi berbeda sekali dengan homo homini socius yang merupakan kebalikan dari homo homini lupus. Berbeda karena memang homo homini socius lebih berorientasi kepda kehidupan bersosial dengan manusia lainnya. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial,dimana manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya dan tidak dapat hidup sendiri. Kita manusia diciptakan oleh Tuhan bukan untuk hidup masing-masing tetapi haruslah brdampingan. Jangan samapai kita merugikkan orang lain karena keegoisan dan kerakusan diri kita. Karena Tuhan telah memberi kemampuan yang cukup untuk kita mendapatkan yang terbaik.

KESIMPULAN

Perbedaan yang mendasar dari kedua hal tersebut sangatlah jelas karena amat sangat bertolak belakang. Dimana “homo homini lupus “ hanayalah menunjukan sisi keburukan kita manusia. Kehausan akan kekuasaan dan kekayaan yang begitu besar berdampak buruk bagi kehidupan kita bersama. Sama seperti yang kita bahas sebelumnya kasus yang terjadi di Aceh menggambarkan betapa mengerikkannya kita manusia. Kekuasaan akan suatu kedudukan dengan memanfaatkan sekitarnya dengan segala cara hingga melakukan sabotase dalam suatu pemerintahan daerah. Sesungguhnya tidak selayaknya prinsip seperti masih diterapkan dalam kehidupan kita manusia tapi kenyataan berbukti sebaliknya. Lain dengan “homo homini socius” yang merupakan kebalikan dari homo homini lupus. Homo homini socius lebih mengedepankan kehidupan bersama yang saling menguntungkan. Tidak ada pihak yang di rugikan apalagi hingga harus menghilangkan nyawa demi mencapai tujuan sesaat. Marilah kita bersama bisa menyimpulkan apa yang terbaik dari kedua hal diatas. Jangan terlalu terobsesi dengan kekuasaan dan kekayaan tetapi sebenarnya merugikan. Jadilah manusia yang bisa berguna bagi manusia lain(homo homini socius) dan janagn menjadi manusia yang merugikan orang lain(homo homini lupus).

 

Kutipan : http://politikindonesia.com/index.php?k=politik&i=1415,http://id.wikipedia.org/wiki/Nicolaus_Driyarkara.

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s